Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi dan Kesehatan Penyandang Disabilitas di DI Yogyakarta

Latar Belakang Berdasarkan data dari Dinas Sosial DIY, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Yogyakarta sebanyak 27.129 jiwa. Meskipun data tersebut belum tentu valid, paling tidak dapat menjadi salah satu patokan yang berkaitan dengan kebijakan. Termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi disabilitas. Sejauh ini, belum didapatkan data penyandang disabilitas di DIY yang menerima […]

Laporan Hasil Audit Sosial Terhadap Aksesibilitas Layanan Publik di 11 Kota/Kabupaten di Indonesia

Pembangunan di segala bidang tengah digencarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk dari implementasi kebijakan-kebijakan yang telah lahir di Indonesia. Pembangunan di hampir setiap daerah di Indonesia memiliki dampak baik bagi berkembangnya sebuah daerah dengan diikuti sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kapasitas yang mumpuni. Akan tetapi, pembangunan yang membabi buta dan tidak menghiraukan aturan-aturan […]

Kompleksitas Cakap Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Dalam kasus hukum di Indonesia, terdapat kompleksitas tersendiri dalam menentukan cakap hukum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan norma dalam memberi batasan terkait dengan kecakapan hukum seseorang. Dalam konsep norma, terdapat dua hal norma hukum yaitu tertulis dan tidak tertulis lalu timbul pertanyaan perspektif apa yang digunakan dalam mendefiniskan kecakapan hukum itu sendiri. Seperti contohnya konteksnya […]

Catatan Kebijakan Rancangan Perda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Pendahuluan Pendidikan merupkan bagian dari hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh Pancasila dan UUD 1945. Hak  untuk mengakses pendidikan tidak membeda-bedakan dan bebas dari diskriminasi, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Meskipun demikian, pada kenyataannya ABK selama ini masih mendapat cukup banyak diskriminasi dalam mengakses pendidikan. Salah satu kelompok ABK yang […]

Peran Pendamping bagi Disabilitas dalam Penanganan Kekerasan Seksual; Kajian Rancangan Pemasangan Alat Kontrasepsi dalam RUU PKS

Pendahuluan Pro-kontra terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RPKS) hingga saat ini masih tertahan dan belum disahkan. Hal tersebut berimplikasi pada perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhambat. Policy brief ini disusun Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) sebagai upaya memberikan pandangan terhadap RPKS dari perspektif disabilitas. Prinsip yang menjadi pegangan SAPDA adalah penghargaan dan persamaan […]

Mempercepat Implementasi Pergub DIY No 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

“Penanganan hukum bagi difabel masih jauh dari kata memadai. Banyak kasus yang melibatkan penyandang difabel, baik sebagai korban, tersangka, terdakwa dan saksi, berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang adil.” (Majalah Komisi Yudisial, Edisi April-Juni 2018)   Salah satu instrumen penting dalam terciptanya harmonisasi masyarakat yang terjamin oleh hukum, termasuk bagi penyandang disabilitas […]

Executive Summary Baseline Survey Pemahanman atas Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja dengan Disabilitas di Indonesia (Riset di 5 Kabupaten/Kota di Indonesia)

Dengan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, pemahaman tentang kesehatan reproduksi sangat diperlukan bagi penyandang disabilitas. Baseline survey yang dilakukan di 5 kota di Indonesia ini memberikan informasi secara rinci terkait pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas. Baseline survey ini dapat memberikan gambaran pembuatan regulasi atau kebijakan terkait kesehatan reproduksi bagi remaja dengan disabilitas. […]