[wpgmza id=”1″]
Author Archives: miminpakis
Cara Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas
Dalam berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas memiliki perbedaan cara. Setiap ragam disabilitas memiliki cara berbeda dalam berinteraksi. Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa misalnya, tidak bisa disamakan dengan disabilitas Tuli. Ketika berinteraksi dengan disabilitas daksa, usahakan jalan beriringan dan sejajar. Itu akan memudahkan disabilitas daksa dalam berjalan. Selain itu, jangan memegang atau menyentuh alat bantu yang […]
PERGUB DIY NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran […]
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor empat tahun 2012 merupakan sebuah peraturan daerah yang disusun dan dikembangkan bersama oleh pemerintah (lintas SKPD) serta organisasi-organisasi difabel di Yogyakarta, guna memastikan upaya-upaya perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan hak-hak difabel di DIY. Dalam PERDA ini dinyatakan salah satunya bahwa penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak dilaksanakan […]
Executive Summary Baseline Survey Pemahanman atas Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja dengan Disabilitas di Indonesia (Riset di 5 Kabupaten/Kota di Indonesia)
Dengan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, pemahaman tentang kesehatan reproduksi sangat diperlukan bagi penyandang disabilitas. Baseline survey yang dilakukan di 5 kota di Indonesia ini memberikan informasi secara rinci terkait pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas. Baseline survey ini dapat memberikan gambaran pembuatan regulasi atau kebijakan terkait kesehatan reproduksi bagi remaja dengan disabilitas. […]
Modul Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja dengan Disabiitas: Sebuah Panduan untuk Orangtua dan Pendamping
Informasi kesehatan seksual dan reproduksi telah cukup banyak tersedia dalam berbagai bentuk, baik media cetak, elektronik, konvergen, dan alat peraga dalam tingkatan usia. Ketersediaan berbagai macam bentuk informasi tersebut, sayangnya tidak disertai dengan panduan dan contoh konkrit penyampaiannya oleh orangtua/pendamping kepada remaja. Kebutuhan yang mencakup pengetahuan, informasi dan cara penyampaian informasi kesehatan reproduksi kepada anak […]
PROFIL PENDUDUK INDONESIA HASIL SUPAS 2015
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) merupakan salah satu sumber utama data kependudukan di Indonesia, dan dilaksanakan di antara dua waktu sensus penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) telah empat kali melakukan SUPAS, yaitu tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005. Pada tahun 2015, BPS melaksanakan SUPAS yang Kelima. Pendataan SUPAS tahun 2015 dilaksanakan dalam periode waktu 1 […]
Penduduk Indonesia
Survei penduduk Antar Sensus (SUPAS) merupakan survei kependudukan yang dilaksanakan diantara dua sensus. Sebelum SUPAS2015, kegiatan survei ini telah empat kali dilaksanakan, yaitu pada tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005. Tujuan dilaksanakannya SUPAS2015 diantaranya adalah untuk dapat memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk, untuk menyediakan data karakateristik kependudukan dan untuk penghitungan parameter demografi, sebagai koreksi […]
KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
Konvensi ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dengan Resolusi 61/106 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara anggota PBB pada tanggal 30 Maret 2007. Indonesia mengirim delegasi untuk penandatanganan yang dipimpin oleh departemen teknis yaitu Departemen Sosial Republik Indonesia. Empat tahun kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang […]
Undang Undang No 8 Tahun 2016
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas Silakan […]