Latar Belakang
Berdasarkan data dari Dinas Sosial DIY, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Yogyakarta sebanyak 27.129 jiwa. Meskipun data tersebut belum tentu valid, paling tidak dapat menjadi salah satu patokan yang berkaitan dengan kebijakan. Termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi disabilitas. Sejauh ini, belum didapatkan data penyandang disabilitas di DIY yang menerima bantuan sosial. Meskipun demikian, data nasional menunjukan bahwa terdapat 377.000 penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH). Angka ini menunjukan masih sangat rendah, yakni 1,1% dari total jumlah penyandang disabilitas yang berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional BPS 2018 sebanyak 37.137.518 Jiwa. Padahal, pemerintah sudah dengan tegas mengeluarkan PP No 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas. Salah satu amanat dari PP tersebut adalah adanya perlindangan sosial bagi disabilitas. Peraturan pemerintah ini lahir sebagai upaya implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tetang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan adanya kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
Bentuk perlindungan sosial tersebut dalam bentuk bantuan sosial, baik yang berbentuk tunai maupun non tunai. Salah satu jenis perlindungan sosial yang sejauh ini cukup berhasil di DIY adalah Jamkesus Disabilitas. Meskipun demikin, ditengah pandemi Covid-19 ini cukup banyak penyandang disabilitas yang rentan terdampak Covid-19, baik dari sisi sosial, ekonomi, hingga kesehatan. Sejauh ini bantuan PKH hanya menyasar disabilitas berat. Jumlah penerima di DI Yogyakarta hingga tulisan ini dibuat belum terdeteksi. Akan tetapi, jumlah penerima PKH dari Kabupaten Bantul sebanyak 1029 jiwa. Selain itu, dalam Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2012 Tentang Pmenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di DIY, jaminan untuk perlindaungan sosial bagi penyandang disabilitas sudah terjamin. Atas hal tersebut, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, menyalurkan bantuan sembako bagi penyandang disabilitas di DI Yogyakarta bekerjasama dengan FAMM dan OXFAM. Sebagai tindak lanjut penyaluran bantuan, kami melakukan assesmen bagi para penerima untuk melihat sejauh mana dampak Covid-19 bagi penyandang disabilitas beserta manfaat dari penyaluran bantuan tersebut.
Tujuan dan Metodologi
Assesmen ini bertujuan untuk untuk melihat sejauh mana dampak Covid-19 bagi penyandang disabilitas di wilayah DIY, khususnya dalam bidang ekonomi dan kesehatan yang berkaitan erat dengan kondisi disabilitasnya. Metode penelitian ini menggunakan survey yang disebar kepada semua penerima bantuan, yakni sebanyak 204 responden yang berasal dari Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarya dan Kabupaten Sleman. Analisis ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yakni berupa deksripsi dari data-data yang diperoleh dari kuesioner yang sudah disebar ke semua responden.
Pembahasan
Dari semua responden, ragam terkait gender terdiri dari laki-laki sebanyak 25 (12.26%) responden dan perempuan sebanyak 179 (87.74%) responden. Dalam penyaluran bantuan kali ini SAPDA memprioritaskan perempuan dengan disabilitas dikarenakan mereka termasuk kelompok yang paling rentan terdampak dibandingkan laki-laki disabilitas. Dalam budaya patriarki, perempuan tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan, termasuk dalam masa pandemik. Hal ini berdampak pada sebagian besar kebutuhan umum dan kebutuhan reproduksi, mupun kebutuhan yang terkait dengan ragam disabilitasnya susah terpenuhi. Responden dalam assesmen kali ini dari berbagai ragam disabilitas, didominasi oleh disabilitas fisik atau daksa sebanyak 110 orang. Selanjutnya, Disabilitas Sensorik Netra sebanyak 35 responden, Disabilitas Sensorik Rungu-Wicara/Tuli sebanyak 10 orang, Disabilitas Mental sebanyak 46 orang, dan Disabilitas Intelektual sebanyak satu (1) orang.

Tabel.1 Ragam usia responden penerima bantuan covid-19
Berdasarkan tabel di atas, responden didominasi oleh usia 26-35 tahun, 36-45 tahun dan usia 46-55 tahun. Hal ini juga menunjukan bahwa mayoritas penyandang disabilitas berada dalam usia yang produktif. Yakni, ketika ditambahkan dengan penyandang disabilitas usia 19-25 tahun. Total responden yang berusia 19-55 tahun adalah 143 responden, atau sekitar 70.01%. Angka tersebut menunjukan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam menentukan angkatan kerja dan tingkat pengangguran di Indonesia, khususnya di DI Yogyakarta.
a. Situasi Ekonomi
Meskipun demikian, penyandang disabilitas masih seringkali terabaikan dalam dunia pekerjaan. Faktanya, pekerjaan merupakan penyumbang terbesar dalam status dan kondisi ekonomi penyandang disabilitas. Selain itu, juga mempengaruhi kondisi disabilitasnya, terutama penyandang disabilitas yang membutuhkan terapi, pengobatan rutin, serta yang ketergantungan pada obat sepanjang hidupnya. Data Sakernas 2016 jumlahnya mencapai 22,9 juta jiwa atau 12,15 % dari populasi penduduk usia produktif di Indonesia, dan baru 10,8% penyandang disabilitas yang bekerja. Hal ini menunjukan bahwa penyandang disabilitas masih menjadi kelas kedua dalam struktur ekonomi-sosial di masyarakat, khususnya dalam keterjangkauan bidang pekerjaan. Penyumbang terbesar dalam assesment kali ini pun penyandang disabilitas yang belum atau tidak bekerja, yakni sebanyak 38 responden, atau memegang presentase 18.63%.
Dari jumlah yang tidak berkerja tersebut, dalam perspektif gender laki-laki menyumbang 20% dari total 25 orang responden penyandang disabilitas laki-laki. Perempuan disabilitas menyumbang persentase 18.44% atau 33 responden dari total 179 responden laki-laki. Dalam survei ini juga menunjukan bahwa penyandang disabilitas yang bekerja masih berada pada sektor informal. Seperti diketahui bersama, sektor informal merupakan kelompok yang paling rentan terdampak Covid-19 karena tidak memiliki penghasilan tetap.
Dalam assesmen kali ini, profesi penyandang disabilitas didominasi oleh Pedagang, yakni terdapat 28 responden atau 13.73%. Berikutnya adalah Petani/Peternak sebanyak 25 (12.26%) responden. Sisanya yang berprofesi wiraswasta sebanyak 11 responden (5.4 %); Karyawan sebanyak 11 (5.4%) responden; Buruh sebanyak 19 (9.31%) responden; Pijat sebanyak 20 (9.8%) responden; Penjahit sebanyak 21 (10.29%) responden; Ibu Rumah Tangga sebanyak 12 (5.88%) responden, dan yang mengisi lainnya (Ojek, pensiunan, relawan, dll ) sebanyak 10 (4.9 %). Selebihnya, sebanyak 10 (4.9%) responden tidak mengisi jenis pekerjaan.
Disebabkan sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada penghasilan mereka. Hal ini ditunjukan dalam assesmen yang menyatakan tidak berpengaruh hanya 38 responden, atau 18.63%. Mereka yang tidak berpengaruh pun sebagian besar dikarenakan hidupnya berada di dalam tanggungan keluarga atau orang tuanya. Sebaliknya, pandemi Covid-19 menyebabkan 41 (20.1%) responden tidak memiliki penghasilan atau berhenti bekerja. Angka ini cukup besar dan membutuhkan stimulus atau pendekatan khusus bagi mereka yang tidak ada penghasilan. Hal ini dikarenakan kondisi ini dikhawatirkan dapat memperburuk atau menambah derajat disabilitasnya. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau sama sekali tidak ada penghasilan misalnya karyawan swasta yang dirumahkan, buruh bangunan, tukang pijat, hingga pemulung.
Selain hal tersebut di atas, jumlah penyandang disabilitas yang penghasilan menurun sangat besar, yakni 59.31%, atau 121 responden. Penurunan penghasilan ini bisa mencapai 70% dari pendapatan semula. Penghasilan yang menurun ini disebabkan adanya pembatasan sosial di hampir semua daerah. Bahkan, beberapa desa menerapkan kebijakan lockdown. Adanya lockdown ini membuat penghasilan pedagang menurun karena berkurangnya pembeli. Terdadapat pula petani jamur yang kesulitan bibit. Selain itu, bagi petani dan peternak membuat harga hasil pertanian dan peternaakan di tigkat petani dan peternak terjun bebas, seperti salak, padi, dan ayam. Sebaliknya, sebanyak 14 responden (6.86%) memilih tidak mengisi dampak terhadap penghasilan mereka.
Dalam situasi pandemi covid-19 dapat dikategorikan sebagai situasi yang berada dalam bencana. Dengan demikian, berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 dan PP No 52 Tahun 2019 menempatkan penyandang disabiltas berada dalam posisi yang rentan. Dengan adanya posisi yang rentan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas terdapat amanat adanya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Perlindungan sosial dapat dimaknai sebagai semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Salah satunya dalam bentuk bantuan sosial.
Perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di DIY mendesak untuk diberlakukan mengingat sebagian besar pendapatan penyandang disabilitas menurun. Hal ini disebabkan sebagian besar bbekerja pada sektor informal. Disebabkan sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, pandemi covid-19 sangat berpengaruh pada penghasilan mereka. Hal ini ditunjukan dalam assesment yang menyatakan tidak berpengaruh hanya 38 responden, atau 18.63%. Mereka yang tidak berpengaruh pun sebagian besar dikarenakan hidupnya berada di dalam tanggungan keluarga atau orang tuanya. Sebaliknya, pandemi covid-19 menyebabkan 41 (20.1%) responden tidak memiliki penghasilan atau berhenti bekerja. Angka ini cukup besar dan membutuhkan stimulus atau pendekatan khusus bagi mereka yang tidak ada penghasilan. Hal ini dikarenakan kondisi ini dikhawatirkan dapat memperburuk atau menambah derajat disabilitasnya. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau sama sekali tidak ada penghasilan misalnya karyawan swasta yang dirumahkan, buruh bangunan, tukang pijat, hingga pemulung.
Selain hal tersebut di atas, jumlah penyandang disabilitas yang penghasilan menurun sangat besar, yakni 59.31%, atau 121 responden. Penurunan penghasilan ini bisa mencapai 70% dari pendapatan semula. Penghasilan yang menurun ini disebabkan adanya pembatasan sosial di hampir semua daerah. Bahkan, beberapa desa menerapkan kebijakan lockdown. Adanya lockdown ini membuat penghasilan pedagang menurun karena berkurangnya pembeli. Terdadapat pula petani jamur yang kesulitan bibit. Selain itu, bagi petani dan peternak membuat harga hasil pertanian dan peternaakan di tigkat petani dan peternak terjun bebas, seperti salak, padi, dan ayam. Sebaliknya, sebanyak 14 responden (6.86%) memilih tidak mengisi dampak terhadap penghasilan mereka.Meskipun demikian, jumlah penyandang disabilitas yang mengakses bantuan pemerintah untuk bertahan hidup selama pandemik covid-19 dapat dikatakan masih kecil, yakni 5,88%, atau sebanyak 12 responden. Angkanya jauh lebih besar yang mengandalkan bantuan orang lain atau NGO yang sebanyak 14 (6.86%) responden. Hal ini menunjukan upaya perlindungan sosial dari pemerintah untuk mendapatkan perhatian serius. Mereka yang bergantung pada orang tua atau keluarga mendominasi dengan sebesar 64 (31.37%) responden. Sisanya, dengan tetap Bekerja sebanyak 25 (12.25%), serta Berusaha Menghemat Pengeluaran sebanyak 47 (23.04%). Yang mengisi lainnya sebanyak 14 (6.86%, Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterjangkauan stimulus yang diberikan pemerintah ke penyandang disabilitas masih sangat minim. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan khusus dari pemerintah untuk lebih memberikan atensi kepada penyandang disabilitas, terlebih kepada perempuan dengan disabilitas. Mengingat dalam assesment ini lebih diprioritaskan untuk perempuan dengan disabilitas.
Untuk melihat sejauh mana potensi ke depannya, assesmen ini juga menyertakan rencana mereka ke depan, utamanya menghadapi new-normal yang tentunya berbeda. Dari 204 responden, mayoritas menjawab belum tahu, yakni sebanyak 81 (39.71%) responden. Hal ini menjadi PR bersama bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan informasi dan advokasi terkait kebutuhan akan layanan dan fasilitas bagi disabilitas dalam menghadapi new normal. Baik itu berupa perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, maupun pemberdayaan sosial. Hal ini untuk bisa memberikan perspektif disabilitas dalam penanganan pandemik covid-19.
Di sisi lain, menghadapi new-normal, juga cukup banyak disabilitas yang tetap dan akan mengharapkan bantuan dari pemerintah, yakni sebanyak 26 (12.74%) responden. Dengan demikian, ia menduduki posisi kedua dan menunjukan harapan yang tinggi akan stimulus khusus dari pemerintah kepada penyandang disabilitas. Pandemi covid-19 memaksa penyandang disabilitas untuk menempuh jalur yang beresiko, yakni berencana mengajukan pinjaman atau kredit yang menyentuh angka 19 (9.31) responden. Mayoritas melakukan pinjaman atau kredit ke Bank. Hanya dua (2) orang meminjam ke tetangga/orang lain. Hal ini perlu mendapakan atensi khsusus dari pemangku kepentingan. Agar pandemi covid tidak semakin menjerumuskan penyandang disabilitas pada mata rantai kemiskinan akibat jeratan hutang. Paling tidak adanya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Selebihnya, 23 (11.27%) responden mengandalkan hasil Bertani/Beternak. Utamanya menanam sayuran dan kebutuhan pangan sehari-hari. Mereka yang berencana untuk tetap bekerja sebanyal 14 (6.86%) responden. Sebanyak 10 (4.9%) responden berencana untuk menerapkan sistem kerja work from Home (WfH), sedangkan yang memilih lainnya sebanyak 20 (9.8%) responden. Terdapat 8 (3.9) responden yang tidak mengisi bagian ini.
b. Kondisi Kesehatan
Selain berdampak pada penghasilan, pandemi covid-19 juga berdampak pada kesehatan dan/atau yang terkait dengan kondisi disabilitasnya. Hal ini ditunjukan dalam assesment kali ini yang menunjukan bahwa sebanyak 49.5% responden merasakan dampak yang nyata. Dampak tersebut terdiri dari dampak terhadap kondisi fisik dan mental mereka sebanyak 68 responden. Selain itu penyandang disabilitas yang tidak Bisa dan/atau Kesulitan untuk melakukan kontrol dan terapi, serta akses terhadap obat sebanyak 23 responden. Kontrol rutin, terapi, dan obat memiliki andil besar bagi penyandang disabilitas. Tanpa ketiganya, akan menghambat tumbuh kembang penyandang disabilitas, bahkan berpotensi menambah derajat disabilitasnya. Sisanya, sebanyak 10 responden mengalami berkurangnya gizi selama pandemi covid-19. Bagi penyandang disabilitas, gizi yang seimbang merupakan kebutuhan utama dalam menjalan aktifitas sehari-hari. Sisanya yang menyatakan tidak ada dampak terhadap kondisi kesehatan atau terkait kondisi disabilitasnya sebanyak 102 responden, atau peresentase sebesar 50%. Sebanyak satu orang responden memilih untuk tidak mengisi.
Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan kondisi disabilitas yang terjaga dengan baik. Dalam PP No 52 Tahun 2019 Pemerintah sudah memgamanatkan adanya rehabilitasi sosial bagi disabilitas. Tentunya dengan mekanisme ini situasi penyandang disabilitas selama pamdemik covid-19 yang mengalami kesulitan terapi, kontrol dan akses ke obat-abatan harus masuk ke dalam skema ini. Rehablitasi Sosial sendiri dimaknai sebagai upaya pemulihan dan pengembangan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
Di sisi lain, pandemi Virus Covid-19 memberikan pengaruh yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pandemik menyebabkan ketidakadilan pada perempuan dan kelompok disabilitas lainnya, seperti Penyandang Disabilitas. Dengan segala keterbatasan yang dialami, Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan terdampak covid-19 yang memiliki bebean semakin berat. Ditambah dengan situasi norma gender yang patriarki dan stigma negatif di masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Kerentanan tersebut termasuk didalamnya bidang sosial-ekonomi, tidak sebatas dalam bidang kesehatan. Meskipun demikian, sejauh ini belum ada stimulus khusus dari pemerintah bagi penyandang disabilitas. Terlebih bagi perempuan dengam didabilitas. Dalam peraturan pemerintah tersebut pun secara jelas mengamanatkan adanya pemberdayaan sosial bagi penyandang didabilitas. Sebagai upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri
Kesimpulan dan Rekomendasi
a. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas berada dalam usia produktif, yakni usia 19-55 tahun. Meskipun demikian masalah klasik masih terjadi, yakni masih banyak penyandang disabilitas yang belum atau tidak bekerja. Selain itu, mereka yang bekerja sebagian besar berada di sektor informal. Alhasil, dalam penelitian ini pun menunjukan selama pandemi covid-19 penyandang disabilitas sangat terdampak dalam bidang ekonomi, hanya 18.63% responden merasa tidak terdampak. Sisanya mayoritas mengalami penurunan penghasilan dan kehilangan pekerjaan. Selain dampak dalam bidang pekerjaan, pandemi covid-19 juga berdampak pada kondisi kesehatan dan kondisi terkait dengan disabilitasnya. Misalnya, akses terapi, kontrol rutin, hingga keterjangkauan obat.
Dibutuhkan pendekatan yang khusus dan spesifik dari pemerintah maupun pihak swasta dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas, terlebuh bagi perempuan dengan disabilitas yang selama ini lekat dengan budaya patriarki. Perlindungan tersebut tidak sebatas dalam bidang kesehatan, tetapi juga terkait dengan kondisi disabilitasnya. Yang lebih penting adalah dampak yang dirasakan penyandang disabilitas di sektor ekonomi yang disebabkan mereka mayoritas bekerja di sektor informal. Hal ini penting dan mendesak untuk menjadi atensi bersama dan lintas sektor mengingat penyandang disabilitas memilih untuk wait and see terkait kondisi pandemi covid-19. Mereka mayoritas belum tahu ke depan akan seperti apa, baik dalam hal pekerjaan, kesehatan, maupun kondisi kesehariannya.
b. Rekomendasi Kebijakan
Pentingnya skema jaminan sosial daerah dari Pemerintah DIY, Pemkab/Pemkot, hingga level kelurahan/Desa. Terlebih saat ini pemerintah sudah mengamanatkan anggaran daerah hingga anggaran desa untuk direalokasi penanganan covid-19. Pengarusutamaan penyandang disabilitas harus menjadi pointer kebijakan. Bantuan sosial tersebut dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Sembako, maupun bantuan lain untuk kehidupan sehari-hari yang terkait dengan ragam disabilitasnya. Misalnya, alat bantu, pemenuhan gizi seimbang bagi disabilitas rentan dan obat-obatan bagi yang mengalami ketergantungan obat, hingga pendampingan bagi yang membutuhkan.
Sebagian besar penyandang disabilitas belum tahu dan/atau tidak tahu terkait rencana ke depan. Hal ini penting untuk diperhatikan agar keterjangkauan informasi bisa diterima dengan baik kepada para penyandang disabilitas. Baik dari sisi kesehatan (covid-19), maupun dari sisi sosial-ekonomi. Hal ini agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak-haknya dalam mengakses kebutuhan hidup mereka.
Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dalam menghadapi pandemi covid-19. Cukup besar penyandang disabilitas memanfaatkan hasil pertanian, oleh karena itu penting untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan tanaman pangan di tengah pandemi. Di sisi lain, diperlukan upaya dari pemerintah untuk memberikan stimulus khusus bagi penyandang disabilitas yang meminjam uang di Bank. Hal ini dikarenakan angka rencana peminjaman ke Bank relatif tinggi.
Pentingnya jaminan untuk keberlangsungan terapi dan akses pengobatan dan obat-obatan rutin bagi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan mereka, termasuk akses terapi dan obat yang terhambat disebabkan cukup banyak yang menerapkan PSBB. Menimbang pandemi covid-19 yang membuat sebagian besar penyandang disabilitas penghasilannya menurun drastis, diperlukan adanya bantuan sosial dari pemerintah untuk mengakses terapi dan obat-obatan. Dengan demikian, diperlukan adanya stimulus khusus bagi penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas yang ada.
Keterlibatan organisasi dan/atau komunitas penyandang disabilitas sejak dalam pembuatan kebijakan hingga level implementasi kebijakan. Hal ini untuk memastikan adanya ketepatan sasaran, baik dari sisi individu mauapun kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Terutama terkait dengan bantuan yang bersifat khusus.
