Pemerintah sejauh ini sudah menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan disabilitas, salah satunya adalah undang-undang. Peraturan terkait dengan disabilitas tercermin dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Meski demikian, peraturan perundang-undangan yang ada masih belum mampu membicarakan di luar disabilitas. […]
Category Archives: RisBang
Kontradiksi RUU KUHP dengan Urgensi Peran Pendamping Penyandang Disabilitas dalam Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi sebagai Upaya Perlindungan Perempuan Dengan Disabilitas
Masalah klasik yang terjadi dalam setiap pembuatan kebijakan di Indonesia adalah seringkali kebijakan yang dibuat tanpa memperlihatkan aspek yang ada di masyarakat. Salah satunya bisa dilihat dalam kasus penyandang disabilitas terkait Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004 -2013 yang hanya memuat program dan kebijakan, namun tidak secara eksplisit menyebutkan instansi/kementerian yang seharusnya melaksanakan tugas […]
Buku: Sewindu SAPDA
Penulisan buku refleksi ini, tidak saja diupayakan bisa menyajikan pengalaman sebagai media pembelajaran bagi individu dan organisasi lain, melainkan begitu banyak pengetahuan dan pengalaman yang didapat dan dipelajari selama proses penelitian dan penulisan buku itu sendiri. Maka tak elok, manakala tak menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Nurul Saadah Andriani, Direktur Lembaga SAPDA, dan Ayatulloh […]
Buku: Menguak Tabir Kekerasan terhadap Perempuan Difabel
Buku ini membedah sejauh mana kekerasan pada perempuan difabel terjadi di tengah masyarakat. Bersumber dari penelitian yang dilakukan SAPDA, konstruksi sosial yang mendiskriminasi dan memarginalkan perempuan difabel menjadi salah satu pemicu utama. Buku ini merupakan referensi yang kuat dan pegangan wajib bagi pihak-pihak yang melakukan assessment terhadap gerakan perempuan, khususnya perempuan difabel. eBook menguak tabir […]
Peran Pendamping bagi Disabilitas dalam Penanganan Kekerasan Seksual; Kajian Rancangan Pemasangan Alat Kontrasepsi dalam RUU PKS
Pendahuluan Pro-kontra terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RPKS) hingga saat ini masih tertahan dan belum disahkan. Hal tersebut berimplikasi pada perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhambat. Policy brief ini disusun Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) sebagai upaya memberikan pandangan terhadap RPKS dari perspektif disabilitas. Prinsip yang menjadi pegangan SAPDA adalah penghargaan dan persamaan […]
Mempercepat Implementasi Pergub DIY No 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas
“Penanganan hukum bagi difabel masih jauh dari kata memadai. Banyak kasus yang melibatkan penyandang difabel, baik sebagai korban, tersangka, terdakwa dan saksi, berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang adil.” (Majalah Komisi Yudisial, Edisi April-Juni 2018) Salah satu instrumen penting dalam terciptanya harmonisasi masyarakat yang terjamin oleh hukum, termasuk bagi penyandang disabilitas […]